Perencanaan Kota Terpadu (ICP)

Membantu kota-kota menyusun rencana terpadu yang menyelaraskan tata ruang dengan strategi pembangunan ekonomi.

Integrated City Planning (ICP) adalah paket kegiatan yang membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan kota yang holistik dan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan sektoral.

ICP memastikan bahwa penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, dan strategi ekonomi saling mendukung untuk menciptakan kota yang lebih kompak, efisien, dan berkelanjutan. Ini mencakup analisis strategis, studi kelayakan, dan perumusan kebijakan yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan perkotaan.

ICP adalah instrumen pembangunan dan pengembangan permukiman perkotaan sesuai dengan skenario dan strategi pengembangan perkotaan nasional dan mengacu pada arahan kebijakan penataan ruang. Kegiatan ICP—sebagai bagian (Komponen 2.2) dari NUDP—melingkupi penyiapan implementasi proyek infrastruktur. Selain major projects, ICP juga menghasilkan readiness criteria termasuk pra-feasibility study (FS) dan basic design.

Tujuan ICP tidak semata melakukan rencana pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang dapat meningkatkan city competitiveness, melainkan juga keberlanjutan serta peluang investasi kota yang menghubungkan antara perencanaan spasial dengan investasi. Hal ini tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu layak huni, kota hijau, serta selaras dengan strategi pembangunan perkotaan nasional.

Sebagai platform kolaborasi pengembangan infrastruktur dan pengembangan perkotaan yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), ICP juga berbasis pada New Urban Agenda (NUA). ICP terkait pemilihan 10 Kota Prioritas yang akan menjadi percontohan atau pilot kota-kota di Indonesia yang akan dikembangkan, yakni Bukittinggi, Belitung, Semarang, Samarinda, Pontianak, Morowali, Konawe, Ambon, Weda, dan Sorong.